Pontianak – Technical meeting seleksi provinsi atlet beladiri cabor silat untuk PON beladiri 2025 diwarnai kericuhan. Kejadian ini terjadi di Aula KONI Kalbar pada Sabtu (13/9/2025).Suasana tegang mulai terjadi saat IPSI Kota Pontianak mempermasalahkan aturan mutasi atlet yang didaftarkan oleh kabupaten/kota lain yang dianggap ilegal dan tidak memenuhi prosedur resmi.
Ketua Pengkot IPSI Kota Pontianak, Dedet Gunawan mengatakan bahwa atlet yang didaftarkan kabupaten/kota lain itu masih terdaftar di IPSI Kota Pontianak.“Tidak ada proses mutasi, tidak ada surat keterangan, dan tidak ada persetujuan dari pihak kami. Maka, atlet ini tidak berhak tampil membela daerah lain dalam ajang resmi seperti Selekprov,” Tegas Dedet Gunawan pada sabtu (13/9/2025).
Menurutnya, cara yang dilakukan kabupaten/kota lain dengan ambil atlet binaan Kota Pontianak merupakan cara cepat namun ilegal.”Jangan sampai hendak berprestasi dilakukan secara instan, yaitu mencomot atlet dari daerah lain, tanpa prosedur yang benar,” lanjut Dedet Gunawan (13/9/2025).
Kabid Organisasi KONI Kalbar, Rusdi Mahmud menanggapi kericuhan ini dengan menegaskan bahwa proses mutasi atlet antar kabupaten/kota harus semua aturan sudah ada.“Dalam event resmi, acuan utama tetap pada aturan dari KONI Pusat. Biasanya, dalam setiap kegiatan seleksi atau kejuaraan, ada Technical Handbook (THB) yang secara umum mengatur hal ini,” jelas Rusdi Mahmud pada Sabtu (13/9/2025)
Seleksi provinsi ini akan dilakukan mulai 15 September hingga 17 September untuk mengejar batas waktu pengumpulan data yang ditentukan KONI Pusat.Seleksi ini diikuti 116 atlet dengan dua tahan proses seleksi. Hasil seleksi ini untuk mendapatkan 10 atlet yang akan mewakili Kalimantan Barat di PON Beladiri yang diadakan di Kota Kudus, Jawa Tengah pada 18 hingga 21 Oktober.
Ketua IPSI Kalimantan Barat, Alexander Wilyo, berharap agar kegaduhan yang terjadi tidak menggangu proses seleksi dan semua pihak mengikuti aturan yang berlaku.”Kami berharap ke depan polemik seperti ini bisa diselesaikan dengan dialog yang baik dan terbuka. Pengprov IPSI tidak bisa membuat aturan sendiri terkait mutasi atlet, karena itu menjadi kewenangan KONI. Harapan kami, KONI Provinsi dapat mengeluarkan juknis atau edaran resmi setiap ada event agar jelas berlaku hingga tingkat kabupaten/kota,” tegas Alexander Wilyo saat diminta keterangan oleh media di Ketapang (13/9/2025)
Pengprov IPSI menargetkan atlet Kalimantan Barat dapat menembus 8 besar nasional”Niat kita semua untuk kemajuan olahraga khususnya cabor Silat, tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga kita harus terus bersinergi untuk mencapai tujuan tersebut,” pungka Alexander Wilyo (13/9/2025)
